Tugas 4
PAPER
PAPER
PENDAPATAN ASLI DAERAH JAWA TIMUR
TAHUN 2016
Disusun oleh :
1EB17
Kelompok 07
Dosen :
Nama Kelompok :
- Selfi Damayanti (26216894)
- Sonny Armansya (27216127)
- Syaras Ayuning Tyas (27216249)
- Wafa Atika Warsono (27216576)
- ` Wicaksono Bagus Kurniawan (27216621)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2017
I.
PENDAHULUAN
Asesmen Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Perekonomian Jawa Timur pada
triwulan II 2016 tumbuh 5,6% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2016
(5,3%, yoy) dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (5,2%,
yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan
II 2016 terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan ekspor dan
konsumsi, baik konsumsi swasta maupun pemerintah. Peningkatan
ekspor terutama didorong oleh meningkatnya permintaan negara-negara mitra
dagang terhadap komoditas ekspor utama Jawa Timur seperti perhiasan dan produk
hasil pertanian, pertambangan dan industri pengolahan. Sementara itu,
peningkatan moderat pada konsumsi swasta, sebagai komponen penyumbang PDRB
terbesar Jatim, dipengaruhi oleh perayaan hari besar keagamaan dan periode
liburan sekolah. Adapun peningkatan konsumsi pemerintah terjadi seiring dengan
realisasi anggaran operasional pemerintah baik melalui APBD Provinsi, APBD
Kab/Kota, serta APBN yang dialokasikan di Jawa Timur, diantaranya yaitu
pencairan gaji ke-13 dan 14 untuk PNS, Polri, dan TNI, pencairan Tunjangan Hari
Raya, serta pengeluaran operasional untuk proyek pemerintah. Dari sisi
penawaran, pertumbuhan ekonomi didukung oleh sektor pertanian dan perdagangan.
Pergeseran musin panen ke triwulan II 2016 menjadi penopang pertumbuhan yang
signifikan pada sektor pertanian. Sementara itu, berbagai perayaan hari keagamaan
pada triwulan II 2016 turut mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan
sebagai sektor yang memiliki pangsa terbesar terhadap perekonomian Jawa Timur.
Asesmen Inflasi Daerah
Inflasi Jawa Timur pada
triwulan II 2016 tercatat sebesar 2,93% (yoy), lebih rendah dibandingkan
inflasi triwulan sebelumnya (3,71% yoy) dan terendah kedua di Kawasan Jawa setelah
setelah Provinsi DIY (2,77%, yoy), serta lebih rendah dibandingkan inflasi
nasional yang mencapai 3,45% (yoy). Kelompok inti merupakan penyumbang utama
inflasi yaitu sebesar 2,12%, disusul oleh volatile food sebesar 1,31%, dan
kelompok administered prices sebesar -0,50%. Sementara tekanan inflasi terbesar
berasal dari kelompok volatile food (7,16%, yoy), disusul oleh kelompok inti
(3,48%, yoy), sedangkan administered prices justru meredakan tekanan inflasi
pada periode ini (-2,86%, yoy) seiring dengan adanya koreksi tarif
administered, khususnya BBM dan tarif angkutan darat dan udara. Tekanan inflasi
kelompok volatile food didorong oleh tingginya permintaan akibat faktor
seasonal Ramadhan dan Lebaran. Sementara itu, tekanan pada komoditas inti
bersumber dari kenaikan biaya pendidikan seiring dengan dimulainya tahun ajaran
baru, dan kenaikan upah tukang bukan mandor. Adapun tekanan dari kelompok
adminitered prices bersumber dari komoditas rokok akibat kenaikan tarif cukai
rokok. Meskipun demikian, tekanan yang lebih tinggi dari komoditas ini tertahan
oleh koreksi harga BBM dan tarif listrik, serta turunnya tarif angkutan
udara dan kereta api.
Asesmen Keuangan Pemerintah
Daerah
Total anggaran belanja
fiskal Jawa Timur tahun 2016 mencapai Rp148,30 triliun,meliputi belanja APBD
Provinsi Jawa Timur sebesar Rp24,75 triliun (pangsa 16,69%), belanja APBD
kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar Rp83,78 triliun (pangsa 56,49%) dan
belanja APBN sebesar Rp39,77 triliun (pangsa 26,82%). Realisasi pendapatan APBD
Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan II 2016 mencapai 26,29%, sedikit
lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 26,39%.
Pencapaian realisasi pendapatan APBD tersebut didominasi oleh realisasi
penerimaan pajak daerah dan pendapatan transfer yang masing-masing terealisasi
sebesar 27,82% dan 23,76%. Sementara itu, realisasi pendapatan APBD
Kabupaten/Kota sebesar 46,69% sejalan dengan tingginya realisasi Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dan transfer yang masing-masing mencapai 49,27% dan 46,22%. Sampai
dengan triwulan II 2016, realisasi anggaran belanja APBD Provinsi Jawa Timur
mencapai 21,35%, dengan realisasi terbesar pada belanja operasi (22,22%). Anggaran
belanja APBD kabupaten/kota terealisasi sebesar 33,90%, sedangkan belanja APBN
terealisasi sebesar 38,56%. Kota Blitar menjadi Kapupaten/ Kota dengan
realisasi belanja terbesar di triwulan ini, yaitu 42,05%, sedangkan realisasi terendah
terjadi di Kota Mojokerto yaitu sebesar 7,59%.
Asesmen Stabilitas Keuangan
Daerah dan Pengembangan UMKM
Aset perbankan tercatat
sebesar Rp549,12 triliun atau tumbuh 7,13% (yoy), melambat dibandingkan
triwulan sebelumnya (8,64%, yoy). Meskipun demikian, penghimpunan dana pihak
ketiga (DPK) dan penyaluran kredit mengalami peningkatan yang lebih tinggi
dibanding triwulan I 2016. Kredit berdasarkan lokasi bank meningkat sebesar
8,06% (yoy) di triwulan ini, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (
(7,40%, yoy), sedangkan DPK meningkat sebesar 8,72% (yoy), dari 8,42%, yoy).
Laju pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari pertumbuhan DPK mendorong
peningkatan LDR dari 86,44% menjadi 88,20% atau masih memberikan ruang likuiditas
yang memadai bagi perbankan untuk melakukan ekspansi. Sementara itu, risiko
kredit atau Non Performing Loan (NPL) relatif stabil di level 2,32%. Adapun
penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek juga menunjukkan peningkatan sebesar
8,12% (yoy) dari 7,54% (yoy), dengan NPL yang meningkat namun masih di bawah threshold
yaitu dari 2,37% menjadi 2,50%.
Sejalan dengan peningkatan
kredit pada triwulan II 2016, kredit korporasi turut meningkat menjadi 7,82%
(yoy) dari 7,01% (yoy) di triwulan sebelumnya. Peningkatan kredit korporasi ini
terutama didorong oleh peningkatan penyaluran kredit kepada sektor transportasi
dan sektor perdagangan. Namun demikian, kredit ke sektor utama Jawa Timur yakni
sektor industri pengolahan masih terus melambat. Ditengah peningkatan kredit korporasi,
kualitas kredit justru turun tercermin melalui peningkatan rasio NPL dari 2,19%
menjadi 2,31%, dengan NPL tertinggi terjadi pada sektor konstruksi meskipun
turun dibanding triwulan sebelumnya (dari 7,19% menjadi 6,38%). Kinerja kredit
sektor rumah tangga (RT) pada triwulan II 2016 melambat dari 10,12% (yoy)
menjadi 9,77% (yoy) terutama didorong oleh perlambatan kredit pemilikan
komputer dan alat komunikasi, kredit pemilikan furniture dan peralatan RT,
kredit kendaraan bermotor-KKB serta kredit pemilikan rumah-KPR. Di tengah
perlambatan penyaluran kredit RT tersebut, rasio NPL RT masih terjaga di bawah
5% dan stabil dibanding triwulan I 2016 yaitu dilevel 1,23%.
Asesmen Penyelenggaraan
Sistem Pembayaran
Nominal transaksi tunai Jawa
Timur triwulan II 2016 turut meningkat dari 3,11% (qtq) menjadi 45,20% (qtq),
sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat menghadapi momen lebaran dan
libur sekolah. Secara spasial, peningkatan nominal transaksi tunai terjadi pada
seluruh wilayah kerja Bank Indonesia khususnya Kota Kediri, yakni dari -3,37%
(qtq) menjadi 70,04% (qtq). Sementara itu, net outflow juga terjadi pada
seluruh wilayah kerja dengan rasio outflow terhadap inflow yang paling tinggi
terjadi pada Kota Kediri (278,13%), sedangkan rasio outflow terhadap inflow
terendah terjadi di Kota Jember (143,10%). Peningkatan aktivitas ekonomi
masyarakat triwulan II 2016 tidak diiringi dengan peningkatan nominal dan
volume transaksi Sistem Kliring nasional Bank Indonesia (SKNBI). Transaksi SKNBI
mengalami penurunan baik secara nominal (0,79%, qtq) maupun volume (0,16%, qtq).
Begitu pula jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya,
kinerja kliring menurun cukup signifikan. Nominal kliring mengalami penurunan
sebesar 7,97% (yoy), sementara volume kliring turun sebesar 8,35% (yoy). Secara
spasial, Kota Surabaya memiliki transaksi kliring terbesar di Jawa Timur dengan
share nominal dan volume kliring mencapai 79%.
Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat
Sesuai release data dari
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, periode data bulan Februari
2016, ketenagakerjaan di Jawa Timur sedikit membaik jika dibandingkan periode
sebelumnya (Agustus 2015). Perbaikan kondisi tersebut tercermin pada beberapa angka
yang menjadi indikatornya, diantaranya peningkatan jumlah angkatan kerja
sebesar 1,10% dari 20,3 juta orang menjadi 20,5 juta orang. Peningkatan jumlah
angkatan kerja tersebut diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja
sebesar 1,45% (dari 19,4 juta orang yang bekerja menjadi 19,6 juta orang).
Perbaikan angka penyerapan tenaga kerja diikuti pula dengan penurunan angka
pengangguran terbuka (TPT) sebesar 0,33 poin persen dari 4,47% menjadi 4,14%. Pada
triwulan II 2016, indikator kesejahteraan masyarakat pedesaan baik NTP maupun
NTN di Jawa Timur masing-masing mengalami peningkatan. NTP meningkat sebesar
0,8% dari 103,77 di triwulan I 2016 menjadi 104,59, sedangkan NTN meningkat
sebesar 4,7%, dari 107,61 menjadi 112,68. Peningkatan NTP dan NTN tersebut
didorong oleh peningkatan NTP dan NTN di hampir semua subsektor, didorong peningkatan
penerimaan karena faktor Ramadhan dan Lebaran.
Jumlah penduduk miskin di
Jawa Timur periode data Maret 2016 ( release BPS Jawa Timur) sebesar 4,7 juta
orang, turun 1,79% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 4,8 juta orang.
Selain jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) juga menurun masingmasing sebesar 0,08 poin dan 0,05 poin. Penurunan
kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin
cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk
miskin juga semakin menyempit
Prospek Ekonomi dan Inflasi triwulan II 2016
Perekonomian Jawa Timur pada
triwulan II 2016 diperkirakan terakselerasi dibandingkan triwulan I 2016, yaitu
tumbuh di kisaran 5,4%-5,8% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan
pertumbuhan konsumsi swasta seiring peningkatan consumer confidence beserta
masih tingginya kinerja investasi diperkirakan menjadi penopang pertumbuhan
ekonomi. Tingginya kinerja investasi ini didasari oleh dimulainya realisasi proyek
infrastruktur pemerintah pada pertengahan tahun sebagai dampak adanya lelang
dini yang dilakukan di akhir tahun 2015. Sementara itu dari sisi penawaran,
peningkatan kinerja sektor pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi
diperkirakan menjadi pendorong akselerasi perekonomian Jawa Timur di triwulan
II 2016. Mencermati perkembangan inflasi terkini dan tracking beberapa
indikator harga, inflasi Jawa Timur pada triwulan II 2016 diperkirakan secara
tahunan (yoy) berada di kisaran 3,0% - 3,4%. Tekanan inflasi volatile food
bersumber dari potensi kenaikan harga pangan akibat peningkatan permintaan
musiman pada periode puasa dan Lebaran. Sementara, faktor penahan inflasi
bersumber dari panen raya padi yang berlangsung pada April-Mei. Tekanan inflasi
pada kelompok administered prices diperkirakan relatif stabil. Tekanan inflasi
masih bersumber dari penyesuaian tarif rokok sebagai respon atas kenaikan tarif
cukai sebesar 11,69% di awal 2016. Inflasi kelompok inti pada triwulan II 2016
diperkirakan meningkat, namun pada tingkat yang moderat. Tekanan inflasi
bersumber dari kenaikan harga gula pasir seiring menurunnya produktivitas
akibat faktor cuaca dan meningkatnya ekspektasi serta permintaan masyarakat
menjelang Ramadhan dan Lebaran.
Prospek Ekonomi dan Inflasi Tahun 2016
Di sepanjang tahun 2016,
diperkirakan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur akan mencapai 5,5%-5,9% (yoy).
Level pertumbuhan tersebut cenderung meningkat dibandingkan tahun 2015 yang
sebesar 5,44% (yoy). Dari sisi permintaan, perbaikan ekonomi Jawa Timur di
tahun 2016 diperkirakan didorong oleh realisasi investasi bangunan yang
meningkat, seiring adanya komitmen pemerintah daerah maupun pusat untuk terus
mendorong pembangunan infrastruktur pendukung transportasi, seperti pelabuhan,
kereta api, serta angkutan darat dan udara. Di sisi penawaran, kinerja sektor
utama menunjukkan peningkatan yang relatif signifikan.
Di sektor pertanian, El Nino
cukup berdampak terhadap kinerja sektor pertanian di triwulan I 2016. Walaupun
demikian, pola tanam dan pola panen sudah berjalan sesuai dengan pola di tahun
2015, sehingga diharapkan tidak mengganggu pertumbuhan di sektor ini secara
keseluruhan tahun. Perbaikan consumer confidence dibandingkan tahun 2015 diharapkan
juga dapat mendorong akselerasi produksi di sektor industri pengolahan. Sementara
itu, kinerja sektor perdagangan diharapkan dapat terdorong oleh subsektor perdagangan
besar akibat membaiknya permintaan mitra dagang utama internasional Jawa Timur.
Tekanan inflasi Jawa Timur di tahun 2016 diperkirakan sesuai dengan sasaran
inflasi nasional yaitu di kisaran 4% + 1%. Pendorong utama inflasi adalah
penyesuaian pada berbagai tarif administered. Dari kelompok administered
prices, tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat seiring berbagai kebijakan penyesuaian
kebijakan administered prices pemerintah, antara lain seperti penyesuaian tarif
listrik golongan rumah tangga 1.300 VA dan 2.200 VA sesuai harga keekonomiannya
yang telah terjadi di triwulan I 2016 dan kenaikan tarif cukai rokok sebesar
11,69% pada awal tahun. Dari kelompok volatile food, gangguan cuaca El Nino
yang berdampak pada mundurnya panen raya padi di triwulan I 2016, kemungkinan
musim hujan yang berakhir lebih cepat, serta musim kemarau di tahun 2016 lebih
panjang dari pola normalnya, berpotensi mengganggu produksi pertanian pangan
Jawa Timur di tahun 2016 dan meningkatkan inflasi volatile food. Dari sisi
permintaan domestik (core inflation), tekanan inflasi tahun 2016 diperkirakan
meningkat pada level yang moderat.
II.
PEMBAHASAN
Struktur anggaran P-APBD 2016 yang
ditetapkan Badan Anggaran (Banggar) secara final meliputi pendapatan daerah
sekitar Rp 23,927 triliun, belanja daerah sekitar Rp 24,616 triliun dan defisit
anggaran mencapai lebih Rp 668 miliar.
Hal itu juga sesuai dengan komitmen
Gubernur Jatim Soekarwo bahwa akhir tahun ini dilakukan efisiensi belanja di
hampir seluruh SKPD pada belanja tidak langsung dan pengurangan alokasi anggaran.
Sejumlah SKPD yang anggarannya dalam P-APBD 2016 yang tak mendapat potongan
malah anggarannya ditambah, seperti Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan
Kependudukan (Disnakertranduk) Jatim yang semula dianggarkan Rp 294.309.147.657
berubah menjadi Rp 317.0477.137.057 atau bertambah sebesar Rp 22.737.989.400.
Biro Kerjasama Setdaprov Jatim total
anggaran semula hanya sebesar Rp 10.315.923.700 dalam P-APBD Jatim 2016
mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 7.147.052.000. Penambahannya mencapai
hampir 75 persen yang diperuntukkan untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri
(PDLN) Gubernur Jatim ke Jepang dan Inggris dan kegiatan PDLN Wagub Jatim ke
Polandia dan Hungaria.
Sedangkan untuk urusan kesehatan semula
dianggarakan Rp 3.846.485.528.876 berubah menjadi Rp 3.969.742.718.4414 atau
bertambah sebesar Rp 123.257.189.538. Khusus untuk Dinas Kesehatan Jatim yang
semula dianggarkan Rp 715.786.932.750 berubah menjadi Rp 723.9600.892.289 atau
bertambah Rp 8.173.959.539.
Untuk Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim semula
hanya dianggarkan Rp 613.840.307.700 berubah menjadi Rp 625.284.010.950 atau
bertambah Rp 11.443.703.250.
Sementara untuk alokasi anggaran yang
justru menyangkut pendidikan dan sosial masyarakat malah dikepras. Dinas
Pendidikan dari yang semula Rp 300.343.049.250 dipotong Rp 31.854.924.900
sehingga tinggal Rp 268.488.124.350.
Kemudian untuk Dinas Sosial juga dikurangi
hingga Rp 18,615 miliar dari yang semula dialokasikan sebesar Rp 226,546
miliar. Begitu juga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)
Jatim dikepras hingga Rp 1,618 miliar dari alokasi sebelumnya Rp 19,730 miliar.
Dan untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapemmas) Jatim beruubah menjadi
53,299 miliar atau dikurangi sebesar Rp 5,206 miliar.
Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat)
Jatim juga tak luput dari pengerasan anggaran P-APBD. Alokasi anggaran yang
semula dipatok Rp 128,468 miliar dikurangi Rp 8,589 miliar sehingga tinggal Rp
119,879 miliar. Kemudian Balitbang juga dikepras Rp 3,108 miliar sehingga
tinggal Rp 30,555 miliar.
Khusus untuk infrastruktrur juga mendapat
potongan anggaran hingga Rp 125,898 miliar. Rinciannya, Dinas PU Bina Marga
Jatim dipotong Rp 63,062 miliar sehingga tinggal Rp 744,779 miliar, Dinas PU
Pengairan Jatim dipotong Rp 37,788 miliar tinggal Rp 231,470 miliar dan Dinas
PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jatim dipotong Rp 25,046 miliar tinggal Rp
158,092 miliar.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Nasdem
Hanura, Moh Eksan mengatakan, fraksi Nasdem – Hanura menyetujui raperda PAPBD
2016 menjadi perda. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.
Catatan pertama, soal defisit atau
penurunan anggaran fraksi Nasdem Hanura lebih efesien dalam pembelanjaan.
Dimana efesien ini harus lebih produktifitas dan prioritas adalah nilai harus
dikedepankan dalam pembelanjaan daerah untuk mensiasati defisit anggaran. Pemprov Jatim agar pelaksanaan APBD 2016 dapat
mengembalikan postuur pendapatan di masa depan yang banyak ditopang oleh
pendapatan asli daerah.
Tak hanya itu,
pihaknya juga meminta adanya sinkronisasi belanja sebagaimana visi RPJMD Jatim
serta spirit kerja kerja pemerintah pusat. Maka dari itu Gubernur diminta
menjamin realisasi belanja dalam implementasi P-APBD 2016 diprioritaskan untuk
menekan ketimpangan, mengedepankan pertumbuhan ekonomi lewat infrastruktur,
serta merangsang potensi lokal untuk dapat bersaing dengan berkompetensi dengan
produk-produk luar baik dalam skala nasional maupun internasional.
III.
KESIMPULAN
Dari data
diatas, sebagai kesimpulannya Pendapatan
Asli Daerah atau biasa disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pelemahan ekonomi global
termasuk Indonesia berdampak di berbagai sektor. Salah satu yang paling nyata
adalah menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa timur tahun 2016 yang
diprediksi hingga Rp 650 miliar pada P-APBD tahun anggaran 2016, berdasarkan SE
yang dikeluarkan Sekdaprov Jatim pada 23 Mei 2016.
APBD Jatim 2016
dari sisi pendapatan daerah sebesar Rp.22.663.13777.3446.213. Rinciannya,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 15.092.063.771.766, Dana perimbangan Rp.
3.434.813.342.000 dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp
3.712.845.680.000.
DAFTAR PUSTAKA
(Jum’at, 15.30 wib)
(Jum’at, 16.00 wib)
(Jum’at, 16.15 wib)
(Jum’at, 17.10 wib)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar